0
0
Keputusan pemerintah baru-baru ini menetapkan bahwa Nusantara tidak lagi sepenuhnya menjadi ibu kota administrasi penuh, melainkan diklasifikasikan sebagai “political capital” per regulasi baru. Langkah ini mengguncang visi pembangunan kota baru dan proyek pemindahan ibu kota yang dirancang untuk menjadi simbol transformasi nasional. Perubahan status ini memunculkan pertanyaan besar mengenai arah pembangunan, investasi, dan komitmen jangka panjang terhadap Nusantara. Artikel ini mengurai latar keputusan, kontestasi politis dan administratif, dampaknya terhadap proyek ibu kota baru, serta skenario masa depan Nusantara.
Latar & Alasan Regulasi Baru
Beberapa tahun lalu, Presiden Joko Widodo merancang Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota masa depan Indonesia—memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta. Proyek ini dianggap lambang komitmen terhadap pemerataan pembangunan.
Namun, dengan terbitnya regulasi baru yang menyebut bahwa Nusantara adalah “political capital” (bukan ibu kota administratif penuh), banyak pihak menafsirkan bahwa peran kota itu akan lebih terbatas: hanya sebagai pusat kekuasaan politik (sekretariat pemerintahan, istana negara, kantor pemerintahan inti), sementara fungsi administratif besar seperti kantor kementerian atau lembaga mungkin tetap berada di Jakarta atau kota lain. (Menurut SCMP) South China Morning Post
Alasan di balik keputusan ini tak lepas dari realisasi yang berjalan lambat, beban fiskal besar, tantangan infrastruktur, dan kebutuhan agar proyek tetap berkelanjutan tanpa membebani negara secara ekstrem.
Kontestasi Politik & Respons Publik
Keputusan downgrade Nusantara memicu perdebatan politik. Beberapa anggota parlemen, kalangan akademisi, dan pemerhati kebijakan menyoroti bahwa perubahan status bisa melemahkan semangat pemindahan ibu kota dan mengurangi daya tarik investasi.
Sementara itu, kalangan pendukung proyek mengatakan bahwa langkah ini adalah penyesuaian pragmatis agar pembangunan tetap realistis. Mereka menyebut bahwa “political capital” cukup sebagai pusat kendali negara tanpa harus memindahkan semua elemen birokrasi.
Publik di media sosial menyambut perdebatan ini dengan sorotan: apakah proyek Nusantara selama ini hanya proyek simbol tanpa fondasi logistik dan ekonomi yang cukup? Atau regulasi baru ini adalah cara agar proyek tetap berjalan tanpa beban administrasi penuh?
Dampak terhadap Proyek & Investasi
Dengan status “political capital”, banyak fungsi administratif besar kemungkinan tidak dipindahkan sepenuhnya, sehingga sejumlah infrastruktur dan gedung kementerian mungkin tidak akan dibangun di Nusantara.
Investor yang sebelumnya tertarik membangun kawasan perkantoran, hunian, dan layanan publik massal di ibu kota baru mungkin menahan modal, menimbang risiko ke depan.
Keterlambatan realisasi proyek infrastruktur seperti jalan tol, listrik, air bersih dan sistem publik akan lebih terasa karena prioritas bisa berpindah ke elemen politik pusat saja.
Skenario & Ke Depan
Beberapa skenario yang mungkin muncul:
-
Fungsi administratif tetap bertahan di Jakarta dan kota besar lainnya, sedangkan Nusantara menjadi pusat legislatif dan eksekutif inti.
-
Pembangunan Nusantara tetap dilanjutkan tahap demi tahap, lebih fokus ke pusat pemerintahan dan fasilitas simbolis daripada kota penuh.
-
Revisi masterplan jangka menengah (5–10 tahun) agar selaras dengan status baru dan anggaran yang tersedia.
-
Integrasi hybrid antara Nusantara dan Jakarta sebagai “duo-capital” — sebagian fungsi pemerintahan di Jakarta, sebagian di Nusantara.
-
Evaluasi berkala terhadap peran Nusantara — apakah status “political capital” ditingkatkan ke “administrative capital” di masa depan atau tidak.
Penutup
Downgrade Nusantara menjadi “political capital” tahun 2025 adalah langkah penuh kontestasi: antara realisme fiskal dan impian ambisius. Keputusan ini mengubah narasi besar pemindahan ibu kota, tetapi juga membuka ruang adaptasi agar proyek tetap relevan dan dapat dijalankan tanpa membebani negara secara ekstrem.
Ke depan, kuncinya adalah agar regulasi, pelibatan publik, dan visi pembangunan tetap konsisten agar Nusantara tak sekadar simbol, tapi pusat pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan. Semoga artikel ini memberi wawasan mendalam tentang downgrade Nusantara ibu kota 2025 dan implikasi jangka panjangnya bagi Indonesia.
Referensi
-
Indonesia’s grand capital plan gets a downgrade as Nusantara is redefined — South China Morning Post South China Morning Post
-
Indonesia’s Green Islam movement is devoted to protecting the environment — Le Monde / Reuters Le Monde.fr
-
School collapse in Sidoarjo, Indonesia — Reuters Reuters
-
Indonesia passes controversial law allowing greater military role in government — The Guardian The Guardian
